Sukarno dan Nasib Tatanan Dunia Barunya

Nasional66 Views

SUKARNO, yang merupakan fajar sejarah Abad-20, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan tentang Tatanan Dunia Baru.

Dia adalah salah satu tokoh utama dalam Gerakan Non-Blok, yang didirikan pada 1961 oleh negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam Blok Barat (dipimpin Amerika Serikat) atau Blok Timur (dipimpin Uni Soviet) selama Perang Dingin.

Sukarno mengusulkan konsep “Dunia Ketiga” atau “Tiga Dunia” yang menggambarkan perpecahan dunia antara Blok Barat, Blok Timur, dan negara-negara berkembang yang berupaya mempertahankan kemerdekaan dan netralitas mereka.

Konsep ini bertujuan untuk menyatukan negara-negara dunia ketiga melalui prinsip-prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, anti-liberalisme, dan anti-neo-kolonialisme.

Sukarno juga memperjuangkan konsep “Manifesto Politik” yang ia sampaikan pada Sidang Umum PBB pada 1960.

Manifesto ini menyerukan persatuan dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah, dan mengkritik imperialisme serta kolonialisme yang masih bercokol di dunia—bahkan hingga hari ini.

Dalam upaya menggagas tatanan dunia baru, Sukarno memainkan peran sentral dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diadakan di Bandung pada 1955.

Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara Asia-Afrika yang baru saja merdeka, dengan tujuan mempromosikan kerja sama ekonomi, politik, dan kebudayaan di antara negara-negara tersebut.

Sukarno juga memimpin dalam pembentukan Gerakan Non-Blok, yang mencapai puncak pengaruhnya pada medio 1960-an dan 1970-an.

Gerakan ini bertujuan menjaga netralitas dan mempromosikan ketahanan nasional negara-negara Non-Blok di tengah ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

Namun, setelah Sukarno digulingkan Jenderal Soeharto dari jabatannya pada 1967, arah politik Indonesia berubah drastis. Tatanan Dunia Baru yang diusulkannya mengalami perlambatan.

Penerusnya, Soeharto, lebih condong ke arah kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat.

Kendati demikian, warisan pemikiran dan peran Sukarno dalam mendorong tatanan dunia baru tetap kait mengait dalam sejarah Indonesia dan perjuangan negara-negara dunia ketiga untuk meraih kemerdekaan, memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, dan melawan kolonialisme serta hegemoni dunia Barat.

Visi Sukarno tentang Dunia Kita

Tatanan Dunia Baru yang diidamkan Sukarno, dicirikan oleh visi dan cita-cita nasionalisme, anti-kolonialisme, perdamaian global, serta kesetaraan dan keadilan sosial.

Semasa hidup, ia adalah seorang nasionalis yang gigih dan percaya pada kemerdekaan dan kedaulatan semua bangsa.

Ia mendukung perjuangan kemerdekaan banyak negara kolonial di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok, yang bertujuan memperkuat posisi negara-negara Dunia Ketiga melalui netralitas dan solidaritas.

Terkait perlawanan menghalau kolonialisme, Sukarno turut menginspirasi banyak tokoh pemuda, yang kelak tampil sebagai pemimpin di negaranya masing-masing.

Dua di antara yang paling terkenal adalah, Nelson Mandela dan Che Guevara. Nelson bahkan menyempatkan diri hadir di Bandung, saat KAA 1955 digelar, semata ingin melihat Sukarno dari jarak dekat, dan menyerap energi besar perlawanannya pada penjajahan.

Pengaruh geopolitik Sukarno juga menghasilkan kemerdekaan negara, seperti di Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Sudan.

Sejatinya, Sukarno berkomitmen untuk mencapai perdamaian global dan menentang perang serta kekuasaan militer yang dominan.

Ia memperjuangkan pemerintahan dunia yang adil dan berdasarkan persatuan dan kerjasama antara negara-negara, yang dikenal dengan konsep “Moralitas Kemanusiaan.”

Perdamaian global itulah yang kemudian diidamkan Sukarno bakal menciptakan Kesetaraan dan Keadilan Sosial. Ia sangat vokal dalam memperjuangkan dua konsep itu, sejak sebelum menjadi presiden pertama Indonesia.

Guna mewujudkannya, ia mengusulkan konsep “Trisakti” yang berfokus pada kesetaraan ekonomi, politik, dan budaya. Sukarno juga memperjuangkan nasionalisasi sumber daya alam dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Bagaimana mungkin sebuah negara hidup berdampingan dalam damai saat pangkalan-pangkalan militer dan benteng-benteng ekonomi di sekelilingnya digunakan untuk menumbangkan atau memanipulasi aktivitas domestik negara itu? Bagaimana bisa sebuah negara dapat hidup berdampingan dalam damai ketika kekuatan asing mendominasi kebijakannya? Bagaimana bisa sebuah negara bertetangga dalam damai dengan negara-negara yang mencegah penegakan sistem sosial dan ekonomi yang sesuai dengan identitas nasional negara itu sendiri?” ujar Sukarno pada Konferensi ke-2 Gerakan Non-Blok (GNB) di Kairo, Mesir, pada 6 Oktober 1964.

Hadirin yang terdiri dari perwakilan 47 negara tersentak. Sukarno tegas menolak pandangan Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia dan salah satu pencetus GNB, yang menginginkan GNB menempuh langkah moderat dalam menghadapi Blok Barat dan Timur dengan mencoba politik hidup berdampingan dalam damai.

Menurut Sukarno, sikap pasif seperti itu justru membuat negara-negara Non-Blok yang secara politik dan ekonomi lemah, hanya akan menjadi bulan-bulanan dua blok besar tersebut.

Guna mewujudkan perdamaian sejati, pertama, GNB harus memiliki kekuatan politik setara dengan blok lain. Caranya, dengan konfrontasi.

The New York Times yang meliput konferensi melaporkan bagaimana pandangan ekstrem Sukarno mengagetkan Tito.

Pemimpin Yugoslavia itu bahkan mengolok-olok Sukarno sebagai “Goldwater dari Asia”, merujuk pada Barry Goldwater, calon presiden Amerika Serikat dalam Pemilu 1964 yang terkenal bersikap militan, provokatif, dan kerap mengadvokasi perang dalam kampanyenya.

Alhasil, delegasi Indonesia dan Yugoslavia saling berdebat hebat kala merumuskan hasil konferensi.

Namun, Sukarno punya dasar yang kuat atas seluruh argumentasinya. Indonesia tengah bersitegang langsung dengan apa yang ia sebut dengan neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme (Nekolim) Inggris di Malaysia.

Pandangan di Kairo tersebut begitu menggambarkan kepribadian politik Sukarno pada tahun terakhir ia berkuasa: ekstrem, paranoid, dan nekat.

Karakter inilah yang kemudian menyetir Demokrasi Terpimpin dan menjadikan sejarahnya begitu romantik untuk dibahas.

Tak puas dengan GNB dan geliat PBB yang melempem, Sukarno coba membentuk institusi penegak perdamaian dunianya sendiri melalui the Conference of the New Emerging Forces (Conefo), pada 7 Januari 1965.

Tiga belas hari berselang, Sukarno kembali menorehkan sejarah. Hingga kini, ia jadi satu-satunya presiden yang memerintahkan negaranya angkat kaki dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 20 Januari 1965.

Maka menjadi mudah dipahami bila Sukarno dikenal sebagai kritikus keras imperialisme dan kapitalisme.

Ia percaya bahwa dominasi dan eksploitasi ekonomi oleh negara-negara Barat harus diakhiri dan digantikan dengan sistem yang lebih adil dan berkeadilan. Ia menjelma jadi pendukung utama gerakan anti-imperialisme dan gerakan sosialis di seantero dunia.

Keadaan dan kenyataan Kita

Sukarno jelas akan tertohok menyaksikan penerus Paman Mao yang ia kagumi, melancarkan neokapitalisme di Afrika.

Sudan yang dulu ia bantu meraih kemerdekaannya, kini terbakar api perang saudara. Setali tiga uang dengan Mesir, Libya, Suriah, Irak, dan Tunisia.

Ia juga bakal terpana melihat Putin menyerang Ukraina hanya karena sentimen yang diembuskan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Bung Besar pun akan terkejut mengamati Amerika Serikat yang hari ini mulai terseok-seok di tubir zaman.

Menurut Yuval Noah Harari dalam Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia (2011), saat ini, dua ratus negara moderen makin banyak berbagi masalah yang sama.

Rudal balistik antarbenua dan bom atom tak kenal batas negara, dan tak ada negara yang bisa mencegah perang nuklir sendirian.

Perubahan iklim juga mengancam kemakmuran dan kelestarian umat manusia, dan tiada satu pemerintahan pun yang bisa sendirian menghentikan pemanasan global.

Tantangan lebih besar lagi diajukan oleh teknologi baru seperti rekayasa biologis dan kecerdasan buatan.

Teknologi-itu bahkan dapat digunakan untuk merekayasa tubuh dan akal budi kita, bukan hanya bisa digunakan untuk senjata dan kendaraan.

Teknologi bahkan dapat digunakan untuk menciptakan bentuk kehidupan yang sepenuhnya baru, dan mengubah jalur evolusi pada masa depan. Siapa yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kemampun mencipta tingkat dewa serupa itu?

Tak mungkin manusia bisa menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa kerja sama global. Kita lihat saja bagaimana kerja sama semacan itu diwujudkan.

Kerja sama global barangkali hanya bisa diwujudkan melalui bentrokan keras dan pendirian imperium penakluk baru, atau manusia dapat menemukan cara lebih damai untuk bersatu.

Selama 2.500 tahun sejak Koresh Agung, imperium demi imperium menjanjikan membangun tatanan politik universal demi kemaslahatan semua manusia.

Semuanya berdusta dan semuanya gagal. Tak ada imperium yang sungguh universal, maupun mengabdi demi kemaslahatan anak cucu manusia.

Britania Raya, Prancis, Amerika, Rusia, adalah imperium kiwari yang juga gagal mewujudkan dunia yang lebih tercerahkan. Akankah imperium masa depan bisa lebih baik dari para pendahulunya?

Meskipun beberapa gagasan dan cita-cita Sukarno belum terwujud secara penuh menyeluruh, warisan pemikirannya tetap memengaruhi pola pikir dan pandangan politik bangsa Indonesia dan masyarakat dunia—sampai sekarang.

Itulah kiranya yang mungkin bisa dijadikan lahan garapan bagi pemimpin Indonesia berikutnya, setelah Presiden Jokowi.

Sukarno bagi bangsa ini, serupa pohon yang akarnya tertancap kuat di pekarangan rumah, tapi buahnya tersebar ke segala penjuru mata angin.

Dirgahayu ke-122 untuk Putra Sang Fajar. Terimakasih berdaun-daun, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah pergaulan mancanegara.

 

(*) (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *